KPK Ungkap Pihak yang Diduga Pengaruhi Miryam Cabut BAP Sosial

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang nanti, Jumat (2/6/2017) bakal mengungkap perkembangan kasus dugaan memberikan keterangan palsu dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, dengan tersangka Miryam S Haryani (MSH).

"Jumat siang ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus indikasi keterangan tidak benar di pengadilan dalam sidang kasus E-KTP," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Febri menambahkan ‎dalam proses pengembangan perkara kasus ini, sudah ditemukan pihak yang diduga mempengaruhi saksi di kasus korupsi e-KTP.

Sebelumnya ‎KPK telah mendalami hasil temuan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR, Markus Nari, dengan kasus Miryam S. Haryani.

Salinan BAP itu ditemukan dari hasil penggeledahan penyidik KPK beberapa waktu lalu baik di rumah pribadi Markus Nari di Pancoran, Jakarta Selatan maupun di rumah dinasnya, di Kompelks perumahan Anggota DPR Kalibata, Jakarta Selatan.

Febri menambahkan terkait kasus Miryam, hari ini penyidik juga mengagendakan pemeriksaan pada satu saksi yakni pengacara Anton Taufik.

Diduga Anton Taufik adalah pengacara suruhan yang sempat menemui Miryam di kantor pengacara Elza Syarief. Anton Taufik mencoret BAP Miryam dan meminta Miryam mencabut seluruh BAP miliknya saat bersaksi di sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor.

‎Untuk diketahui, politisi Hanura, Miryam S Haryan‎i ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar pada perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011 - 2012 untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 Juncto Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Atas penetapan tersangka itu, Miryam sempat melawan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Hasilnya majelis hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sah dan Miryam kalah dalam gugatan tersebut.





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita terpercaya yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih :)

Populer