Menimbang Rencana Anies-Sandiaga Melepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

Gubernur-Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno berencana menjual saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di salah satu perusahaan bir ternama PT Delta Djakarta Tbk.

Hal itu rencananya dilakukan Anies-Sandiaga setelah keduanya resmi dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan, salah satu alasan saham milik Pemprov DKI itu bisa dijual jika dividen yang didapatkan dari saham itu tidak menguntungkan untuk kas daerah.

Lalu berapa besar dividen yang didapatkan Pemprov DKI selama memiliki saham di perusahaan bir itu?

Data yang didapatkan Kompas.com dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, sejak 2010, dividen yang didapatkan dan disetor ke kas Pemprov DKI mencapai puluhan miliar.

Pada 2010 dividen yang didapatkan sebesar Rp 39,8 miliar, sedangkan pada 2011, 2012, 2013 hingga 2014 terus meningkat secara berurutan yaitu sebesar Rp 44,1 miliar, Rp 46,2 miliar, 48,3 miliar, dan Rp 50,4 miliar.

Memasuki 2015 dividen turun menjadi Rp 25,2 miliar. Angka yang sama juga didapatkan pada 2016.

Kepala BKPAD Heru Budi Hartono mengatakan, dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, dividen yang dihasilkan dari kepemilikan saham di PT Delta Djakarta terbilang cukup baik.

"Dari sekian banyak BUMD, ya cukup bagus," ujar Budi kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Mengutip Kontan.co.id pada 3 Mei 2017, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta Anies-Sandiaga untuk tidak membicarakan hal itu sebelum benar-benar menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ia mengatakan hal itu bisa mempengaruhi pergerakan pasar. Bahkan, jika hal tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka akan ada sanksi yang menanti. Sanksi yang akan dikenakan bisa bermacam-macam, seperti sanksi administrasi, denda, maupun peringatan tertulis.

Tito menambahkan, jika memang pemerintah DKI Jakarta akan menjual saham DLTA, maka harus diumumkan secara resmi. Karena setiap penjualan dan pembelian yang ada di bursa, selalu ada mekanisme yang harus dilalui.

"Apalagi pemerintahannya belum ada, jadi jangan dulu dong. Karena hal itu mempengaruhi pasar. Pada prinsipnya, siapa pun yang punya kuasa atau pemegang saham utama, tidak boleh membuat suatu guncangan yang mempengaruhi pasar," kata Tito.

"Jika belum ada kepastian, seharusnya jangan diungkapkan karena akan mempengaruhi harga pasar. Hal tersebut juga seharusnya dilaporkan oleh manajemen dalam 2X24 jam," ujar Tito.

Masih mengutip dari sumber yang sama, secara terpisah manajemen PT Delta Djakarta Tbk mengaku tidak terpengaruh terhadap statement dari Anies-Sandiaga. Tidak ada rencana khusus dan pernyataan khusus yang akan dikeluarkan manajemen terkait dengan rencana tersebut.

"Kami belum ada komunikasi dengan Pemprov DKI, jadi belum bisa kasih keterangan. Dan kami akan melihat rencana mereka nantinya," ujar Direktur Finance PT Delta Djakarta Tbk Alan De Vera Fernandez, Rabu (3/5/2017).

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di perusahaan miras, PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham sejak tahun 1970.




Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita terpercaya yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih :)

Populer