Alasan DPRD Pakai UU Pilkada untuk Tetapkan Pengunduran Diri Ahok

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menggunakan Undang-undang Nomor 10 Pasal 173 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atas pengunduran diri Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam rapat Badan Musyawarah yang digelar Selasa 30 Mei 2017, peserta rapat setuju menggunakan undang-undang tersebut ketimbang menggunakan usulan Kementerian Dalam Negeri yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pemberhentian Ahok.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan penggunaan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada akan memudahkan mereka dalam mengumumkan pengunduran diri Ahok dan mengangkat wakilnya Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur definitif.

"Pasal 173 dalam hal ini gubernur, wali kota, bupati, berhenti karena beliau mengundurkan diri, meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan," ujar Prasetio Edi Marsudi di Balai Kota, Selasa, 30 Mei 2017.

Menurut Prasetio, pasal tersebut dinilai cocok yang mana Ahok menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara, proses hukum Ahok atas tuduhan penodaan agama terus berjalan.

Ahok sendiri sudah mencabut memori bandingnya atas vonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan dirinya terbukti bersalah karena telah menodai agama atas pidatonya di Kepulauan Seribu. Sementara jaksa penuntut umum masih mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Jadi dengan hal seperti itu, karena proses (hukum) masih berjalan, pandangan kami, jadi kami pakai UU terbaru di UU Nomor 10 tahun 2016. Dia minta mengundurkan diri. Itu saja," ujar Prasetio.

Adapun rencana banding antara jaksa penuntut (JPU) terhadap vonis majelis hakim dinilai tidak akan mempengaruhi keputusan Ahok untuk mengundurkan diri. Menurut Prasetio, memori banding dari JPU merupakan tanggung jawab kejaksaan sendiri, tidak memengaruhi Ahok.

"Secara pribadi Pak Ahok juga harus kita hargai juga sebagai gubernur mengundurkan diri. Pilihan pasal kan, pasal 10 tahun 2016 juga bijaksana lah," ujar Prasetio.

Badan Musyawarah beserta pihak eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat akan menggelar rapat paripurna istimewa besok, Rabu, 31 Mei 2017. Rapat tersebut akan mencakup beberapa agenda, salah satunya mengumumkan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Berdasarkan saran, pendapat, dan masukan, pimpinan dan anggota badan musyawarah serta pihak eksekutif maka dapat disepakati rapat paripurna istimewa akan dilaksanakan pada Rabu, 31 Mei 2017 pukul 14.00 WIB, terima kasih," ujar Prasetio Edi Marsudi.

LARISSA HUDA




Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita terpercaya yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih :)

Populer