SAFEnet Desak Pemerintah Waspadai Persekusi "The Ahok Effect"

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET)-jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara mendesak pihak Pemerintah Indonesia mewaspadai aksi persekusi yang disebut Efek Ahok (The Ahok Effect). Hal tersebut karena tindakan persekusi ini sudah menyebar merata di seluruh Indonesia dan perlu menjadi perhatian serius karena tingkat ancamannya yang nyata bagi korbannya.

"Persekusi atau tindakan perburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga ini didasarkan atas upaya segelintir pihak untuk memburu dan menangkap seseorang yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap ulama dan agama," kata Regional Coordinator SAFEnet, Damar Juniarto, dalam keterangannya Sabtu (27/05 / 2017).

Ada pun, latar belakang dari persekusi The Ahok Effect ini,telah muncul sejak dipidanakannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke pengadilan dengan pasal penodaan agama, muncul kenaikan drastis pelaporan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

"Lalu setelah Ahok divonis bersalah, muncul tindakan persekusi atau perburuan atas akun-akun yang dianggap menghina agama atau ulama di media sosial," ujar Damar.

Adapun, persekusi itu, sebagaimana harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Lewat Facebook Page, admin men- trackdown orang-orang yang menghina ulama atau agama.

2. Menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, alamat kantor atau rumah.

3. Aksi gruduk ke kantor atau rumahnya oleh massa.

4. Dibawa ke polisi dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 156a KUHP

Menurut Damar, Indonesia adalah negara hukum maka seharusnya persekusi ini tidak dilakukan karena bila mengacu pada proses hukum yang benar (process due of law) apabila menemukan posting menodai agama atau ulama dengan beberapa cara.

“Pertama melakukan somasi, melakukan mediasi secara damai, bukan digruduk massal. Bila mediasi tidak berhasil, barulah melaporkan ke polisi. Mengawasi jalannya pengadilan agar adil,”tegas Damar.

Hal tersebut karena, SAFEnet mengkhawatirkan bila aksi persekusi ini dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi ancaman serius pada demokrasi.

“Dikhawatirkan, bahwa, proses penegakan hukum berdasarkan tekanan massa (mobokrasi). Tidak ada kepatuhan hukum padahal Indonesia adalah negara hukum. Tidak terlindunginya warga negara karena absennya asas praduga tak bersalah. Terancamnya nyawa target karena tindakan teror. Bila dibiarkan akan mengancam kebebasan berpendapat secara umum,” tuturnya.

Oleh karena itu, SAFEnet mendesak Pemerintah Indonesia agar memperhatikan juga masalah tersebut.

Kapolri kata Damar melakukan penegakan hukum yang serius pada tindakan persekusi atau perburuan sewenang-wenang yang dilakukan segelintir pihak ini. Menkominfo untuk melakukan upaya yang dianggap perlu untuk meredam persekusi memanfaatkan media sosial ini karena melanggar hak privasi dan mengancam kebebasan berekspresi.

"Selain itu, pemerintah Indonesia didesak segera memberi perlindungan kepada orang-orang yang menjadi target dari persekusi ini karena setiap orang harus dijamin untuk dilindungi dengan asas praduga tak bersalah dan terhindar dari ancaman yang membahayakan jiwanya,”imbau Damar.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor: Farida Denura

Setara Institute Desak Kapolres Kota Solok Lindungi dr Fiera Lovita

Setara Institute mendesak pihak Kepolisian khususnya Kapolres Kota Solok untuk memberikan rasa aman kepada dr. Fiera Lovita, salah seorang ASN yang kini bertugas di RSUD Solok, Sumatera Barat dari ancaman intimidasi dari anggota Front Pembela Islam, atas status Facebook yang dituduh menghina salah seorang Ulama yang sangat mereka hormati itu.

"Praktek intimidasi dan ancaman terhadap rasa aman kepada setiap warga Negara sedang terjadi di Kota Solok. Kelompok Front Pembela Islam dan simpatisannya mengitimidasi seorang Dokter bernama dr Fiera Lovita ahli Hemodialisa yang bekerja di RSUD Kota Solok. adapun, intimidasi bermula dari status di FB korban yang isinya antara lain 'Kalau tidak salah, kenapa kabur? Toh ada 300 pengacara n 7 juta ummat yg siap mendampingimu, jangan run away lg dunk bib' kadang fanatisme sudah membuat akal sehat n logika tdk berfungsi lagi, udah zinah, kabur lg, masih dipuja & dibela” “masi ada yg berkoar2 klo ulama mesumnya kena fitnah, loh…dianya kaburr, mau di tabayyun polisi beserta barbuk ajah ga berani", tulis dr.Fiere Lovita, sebagaimana disebarkan di aku status Facebooknya pada Jumat-Minggu. (19-21/5/2017).

Menurut Fiera Lovita, tulisan tersebut telah diviralkan dengan berbagai macam plintiran dan hujatan dengan kata-kata yang tak santun bahkan amat kotor. Akibatnya dari tulisan tersebut yang bersangkutan mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak.

Intimidasi tersebut datang dari pihak (Pimpinan) RSUD Solok, bahkan dari intel Polres Kota Solok yang terkesan ikut mengintimidasi dan memaksa harus "tunduk pada keinginan kelompok FPI".

Setara Institute mengatakan, Kasad intel Polisi Kota Solok saudara Ridwan memperlihatkan konten Facebook dari handphonenya, dan menyatakan kelompok FPI yang tidak senang terhadap postingan dr. Fiera Lovita dan berniat menggerebek dan menangkap yang bersangkutan.

Menurut kesaksian dr. Fiere Lovita , bahwa Kasat Intel Polres Kota Solok Ridwan juga ikut menginterogasi korban dan selain meminta identitas lengkap korban juga mempertanyakan “apakah status Fiera Lovita diminta oleh pendukung kebijakan Ahok dan bapak Presiden Jokowi”.

Kisah intimidasi pun tak cukup sampai disitu, Interpol Ridwan pun menyuruh korban meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Sembari mengingatkan korban agar jangan macam-macam dulu, cukup menjalankan tugas sebagai dokter saja.

Kasat Intel Ridwan mengingatkan untuk berhati-hati, karena ada kelompok FPI yang akan mencari korban. Selesai interogasi saat korban hendak menuju mobil pribadinya, sudah dikepung oleh sekelompok orang berjubah, berjanggut dan berkopiah putih-putih mengetuk-ngetuk jendela mobil korban hingga anak-anaknya berusia 8 dan 9.8 tahun yang berada dalam mobil nangis ketakutan.

Kejadian intimidasi pun terus berlanjut. Ketua FPI setempat mendatangi RSUD tempat korban bekerja, yakni di RSUD Solok. Lagi-lagi, Ketua FPI Kota Solok pun ikut mengintimidasi korban dan meminta nya untuk tidak menjawab serta "harus patuh" dengan tuntutan mereka agar membuat pernyataan meminta maaf, yang disebarkan ke sosial media. Bahkan, korban pun dimarahi oleh Direktur RSUD Solok.

Tak hanya itu, Direktur beserta jajaran RSUD Solok yang didampingi oleh Kompol Darto dan kasad intel Ridwan mendesak agar korban membuat dan menyampaikan permintaan maaf, menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Korbanpun juga diminta membuat surat tulis tangan, yang isinya permohonan maaf, yang ditanda tangani korban dan beberapa yang hadir, kecuali Direktu RSUD dan pihak kepolisian yang hadir (Intelpol Ridwan).


Aksi Intimidasi pun terus berlanjut, korban diajak foto bersama yang kemudian kembali diviralkan ke media sosial, dan melalui sosmed tersebut, kelompok FPI dan pendukungnya terus mengunjingi korban dengan kata-kata makian dan hinaan.

Saking kuatnya tekanan dan intimidasi, membuat korban saat ini sangat tidak nyaman, karena juga dituduh komunis, PKI dan serapah lainnya. Kini, dr. Fiere Lovita menginginkan pindah dari Solok.

Oleh karena itu Setara Institute yang diwakili oleh Bonar Tigor Naipospos dan Sudarto, sebagai narahubung, mendesak agar kepolisian Polres Kota Solok dan dimanapun harus bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran serta yang ingin selalu memaksakan kehendak.

Selain itu agar korban yang terintimidasi diberikan rasa aman dan dilindungi hak asasinya. Sehubungan dengan modus kelompok-kelompok FPI dan kelompok intoleran lainnya mulai menebarkan tindakan intimidasi melalui media sosial, agar pihak terkait ditertibkan konten rasisme, fitnah dan hoax, tegas Setara Institute dalam keterangann tertulis di Jakarta,Sabtu (27/5/2017). Bagi masyarakat yang ingin membantu dalam permasalahan dr. Fiere Lovita dapat menghubungi Narahubung: Bonar Tigor Naipospos (0811-819-174) / Sudarto (0813-6309-7448)

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor: Farida Denura

Anak Buah Ditangkap KPK, Ketua BPK: Usut Tuntas!

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menghargai upaya Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap dan menetapkan dua anak buahnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemberian predikat opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras Tahun 2016. Karena itu dia mendukung KPK untuk mengusut kasua yang melibatkan oknum BPK tersebut.

"BPK menundukung menegakan hukum terhadap pegawai KPK yang sedang diproses KPK dalam OTT," katanya saat hadir konferensi pers bersama dengan Pimpinan KPK di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).

Dia juga menegaskan bahwa BPK akan mengikuti segala proses hukum yang berjalan di KPK dengan seksama guna menentukan langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan audtior BPK yang tersandung kasus suap tersebut. Moermahadi berjanji akan selalu berkomitmen untuk mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi.

"BPK akan menjadikan proses pembelajaran yang berharga untuk menjaga kredibilitas lembaga dan tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara," katanya.

Dia menjelaskan bahwa sebenarnya BPK sudah mempunyai sistem penegakan hukum internal melalui majelis kehormatan kode etik. Kata dia, sistem teraebut sudah terbukti efektif untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan BPK.

"Namun sistem ini tidak bisa memastikan atau memantau setiap individu di BPK," kata Moermahadi.

Sementara rekan Moermahadi Bahrullah Akbar menjelaskan bahwa selama setahun BPK dapat melakukan audit terhadap 540 kementerian atau lembaga. Karenanya, kejadian yang menimpa auditor BPK tersebut dapat menjadi pelajaran bagi BPK selanjutnya.

"Ini sebagai embelajaran BPK menegakkan profesionalisme agar tidak menjual opini karena BPK sudah prosedur yang ketat," kata Akbar.

Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan empat orang tersangka dari tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan. Mereka adalah Inpektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito, Auditor BPK Ali Sadli, pegawai eselon satu BPK Rohmadi Sapto Giri dan pegawai eseleon tiga Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

Sebagai pemberi suap, Sugito dan Jarot disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nokor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Dan sebagai penerima, Ali dan Rohmadi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nokor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP .

Densus Tangkap Adik Pelaku Bom Kampung Melayu

Detasemen Khusus 88 tidak menemukan barang berbahaya saat menggeledah rumah suami istri di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (26/5) terkait pengembangan kasus ledakan bom di Kampung Melayu, Jakarta.

"Hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang baik materi untuk perakitan bom atau buku-buku jihad," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus melalui telepon seluler, Sabtu.

Ia menuturkan Tim Densus 88 melakukan penggeledahan terhadap rumah suami istri HR (33) dan IS (27) di Kampung Paledang, Kelurahan Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jumat (26/5).

"Penggeledahan telah selesai dilaksanakan, selama kegiatan berlangsung situasi berjalan lancar dan kondusif," katanya.

Selain menggeledah, kata Yusri, Densus 88 juga mengamankan HR dan IS adik kandung dari terduga pelaku teror bom, Ahmad Sukri di Kampung Melayu, Jakarta.

"Telah diamankan adik kandung diduga pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta," katanya.

Penggeledahan rumah tersebut, karena diketahui terduga pelaku teror bom pernah tinggal di rumah adiknya kurang lebih selama tiga bulan.

Rumah tersebut merupakan milik orang tua HR untuk aktivitas kesehariannya tidak ada yang mencurigakan, sedangkan IS dinilai tertutup dan jarang bergaul dengan masyarakat.

Wanita Ini Tantang Polisi Adu Jotos, Penyebabnya Mengejutkan!

Sebuah video seorang wanita mengamuk di hadapan polisi kembali menjadi viral.

Video tersebut diunggah oleh akun @ssstttrr ke instagram pada 15 Mei 2017.

Rekaman itu menunjukkan seorang wanita pengendara motor mengamuk saat diberhentikan polisi.

Dia tampak tidak terima saat seorang polisi dengan pakaian dinas lengkap menghentikannya dari depan.

Terdengar dalam rekaman wanita itu langsung emosi dan menantang polisi tersebut.
"Apa..!!, Kenapa!!!" Bentak wanita tersebut.

Dia yang semakin tidak terima langsung meminggirkan dan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan.

Kemudian dia mendatangi lagi polisi tersebut dan memaki di depan wajah petugas tersebut.

Wanita itu malah mengajungkan jari telunjukkan ke arah polisi tersebut.

Walaupun demikian polisi itu tetap tampak tenang dan tetap berbicara pelan.

Polisi itu tampak memakai masker.

Video itu ditulis dengan judul

Haduh emak encum polisi cuman mau liat surat"SIM dan STNK kok kowar"

Meskipun demikian tidak diketahui dengan pasti lokasi kejadian.



Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita terpercaya yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih :)

Populer