Penyebar Kampanye Hitam Anies Ternyata Auditor di Kemdikbud

Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga, Anies-Sandi, menyesalkan serangan kampanye hitam berupa viral yang tersebar di media sosial. Terutama terkait kegiatan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).


"Kami akan menyampaikan berita yang cukup viral negatif beberapa hari terakhir terkait Pak Anies. Terkait kegiatan beliau saat menjabat sebagai Mendikbud. Dalam berita itu menyudutkan Pak Anies dengan pemberitaan negatif," kata anggota tim hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi, dalam keterangan pers terkait dugaan kampanye terselubung petahana di Posko Pemenangan Anies Sandi, Jalan Cicurug No.6, Menteng, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017.

Dijelaskan Yupen, viral negatif media sosial tersebut terkait kegiatan Anies Bawedan saat menjabat sebagai menteri. Mulai dari pengangkatan pejabat eleson, pengurus kantin dan penandatanganan buku-buku pendidikan.

"Viral di medsos intinya apa yang dilakukan calon kami ketika menjabat Mendikbud, terkait pengangkatan pejabat eleson, mengenai pengurus kantin oleh adiknya dan penandatanganan buku, tidak benar," katanya.

Menurut anggota tim hukum Anies-Sandi yang lain, Arifin Jauhari, pengecekan asal muasal berita viral terebut telah dilakukan. Tim juga sudah menemui langsung penyebar awal berita negatif tersebut, yaitu, Nina Kencana Insani, auditor di Kemdikbud.

"Sumber dari berita itu berasal dari Nina Kencana Insani, auditor Kemdikbud dan dia sudah mengakui," kata Arifin Jauhari.

Arifin menambahkan kuasa hukum tidak akan menindaklanjuti kasus tersebut ke Kepolisian karena Nina telah meminta maaf secara tertulis. "Terhadap kasus ini, karena sudah minta maaf, case closed," katanya.

Jokowi Ajak Masyarakat Manfaatkan Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo dalam Farewell Amnesti Pajak secara khusus mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan fasilitas tax amnesty atau pengampunan pajak yang akan segera berakhir pada 31 Maret 2017.



“Di sini pasti banyak yang belum ikut. Diam semua. Yang diam pasti belum ikut,” tanya Jokowi, sapaan akrab Presiden kepada ribuan wajib pajak yang menghadiri perhelatan itu di Jakarta International Expo, Jakarta, Selasa, 28 Februari 2017.

Jokowi mengingatkan, pada 2018 mendatang, era keterbukaan informasi perbankan atau automatic exchange of information akan diberlakukan. Sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia, akan menyepakati pertukaran data informasi perbankan, terkait dengan persoalan perpajakan.

Artinya, wajib pajak mana pun sudah tidak bisa lagi menempatkan dana yang mereka miliki di luar negeri. Otoritas pajak akan dengan mudah melacak dan mengetahui keberadaan dana tersebut, terutama dari WP yang selama ini tidak memenuhi kewajibannya.

“Juni 2018, sudah ada AEol, siapa pun tidak bisa lagi menghindari pajak di manapun. Lebih baik bereskan semua, agar hidup kita tenang, tersenyum,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah saat ini terus melakukan berbagai upaya menyisir tiap aktivitas ekonomi, untuk melihat seberapa besar potensi yang masih bisa berkontribusi lebih terhadap perekonomian.

“Pribadi, badan, sektor, sampai sub sektor, kami akan lihat semua. Kami akan melacak, kalau ada kontribusi pajaknya lebih rendah dari size yang ada. Mohon diakui, karena kami akan melaksanakan UU Perpajakan secara konsisten,” katanya.

Pemerintah, sambung Ani, sapaan Sri Mulyani, akan menggandeng aparat keamanan untuk melacak potensi-potensi yang masih ada, usai periode tax amnesty.

Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat yang merasa belum mencantumkan betul seluruh hartanya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, agar segera memanfaatkan fasilitas tax amnesty di akhir periode. Apalagi, meskipun tarifnya mencapai lima persen, nilai tersebut lebih rendah dari sanksi ketika tax amnesty berakhir.

“Kalau kami menemukan, kami akan gunakan data tersebut untuk menagih sanksi dua persen selama 24 bulan, artinya 48 persen, lebih tinggi dari tarif di akhir periode,” katanya.

Gerindra: Ahok Seperti Superman

Partai Gerindra mengungkapkan alasan menggulirkan hak angket 'Ahok Gate' di DPR. Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan hak angket Ahok digulirkan karena pemerintah telah melawan hukum terkait status Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.


"Bagi Gerindra bicara angket Ahok kami rasa pemerintah secara terang benderang telah melawan hukum. Maka itu kami ajukan hak angket Ahok Gate," kata Andre dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Februari 2017.

Dia menjelaskan, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dinilainya telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat 1 Undang Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan, seorang kepala daerah harus diberhentikan sementara dari jabatannya hingga kasusnya memiliki kekuatan hukum tetap.

"Pemerintah juga abai terhadap UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta PKPU Nomor 12 Tahun 2016. Fraksi Gerindra menangkap mayoritas masyarakat sangat gundah dan Pak Ahok itu tindakannya anti-Pancasila dan kebhinekaan," ujarnya.

Andre mengatakan, langkah yang dilakukan Fraksi Gerindra di DPR itu bukanlah upaya 'makar' terhadap pemerintah. Namun sebagai upaya mengkritisi pemerintah terhadap ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

"Ahok tampil seperti Superman, hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas. Itulah fakta hukum di zaman rezim Presiden Jokowi. Jadi kita merasa pelanggaran ini terang benderang terlihat," katanya.

Berkarib Sejak TK, Dua Pria ini Kompak Tertangkap karena Sabu

Sahabat karib sejak kecil ini cukup kompak, bahkan sampai kompak diamankan Satreskoba Polresta Samarinda karena mengantongi sabu.




Polisi menangkap keduanya pada Senin (27/2/2017) malam di Jalan DI Panjaitan, Samarinda Utara, dengan barang bukti 1 poket sabu seberat 0,50 gram di dalam kotak rokok.

Salah satu pelaku yang bekerja sebagai tenaga honorer di puskesmas remaja bernisial MR (28), mengaku saat diamankan kepolisian ia dan temannya bernisial DI (29), usai membeli sabu Rp 200 ribu.

"Kita dicegat di jalan, kami memang baru selesai membeli sabu," ungkap MR di Polresta Samarinda, Selasa (28/2/2017).

MR dan DI bersahabat sejak kecil, bahkan keduanya sudah kenal sejak masa taman kanak-kanak. "Dari TK sudah berteman, memang mau pakai sama-sama, ini baru dua kali kami beli sabu," imbuh MR.

Sementara itu, Kaur Bin Ops Satreskoba Polresta Samarinda, Ipda Edi Susanto, menjelaskan kedua pelaku berencana menggunakan jasa pengacara dalam kasus ini.

"Mereka rencananya mau pakai pengacara, silakan saja, itu hak mereka. Namun, kita tentu tidak asal tangkap, karena kita punya bukti-bukti yang cukup," tegas Edi.

Yenny Wahid Harap Polisi Tak Selalu Pakai KUHP dalam Penodaan Agama

Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, terdapat penurunan kekerasan fisik dalam pelanggaran terhadap Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia.




Namun, sikap intoleran beralih menggunakan hukum dengan melaporkan kepada kepolisian.

"Kekerasan disinyalir berkurang tapi kemudian bolanya dibawa ke polisi. Polisi dituntut melakukan tindakan hukum yang independen dan jernih dalam melihat persoalan, tidak takut terhadap tekanan," kata Yenny di Hotel Sari PAN Pasific, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Meski demikian, Yenny menuturkan, dalam kasus tertentu, pasal penodaan agama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak harus selalu digunakan.

Sebab, label penodaan agama dapat menimbulkan konflik sosial yang lebih luas di masyarakat.

Menurut Yenny, terkadang masyarakat tidak memahami kasus yang terjadi secara detail. Begitu mendengar label penodaan agama, masyarakat langsung masuk ke dalam perspektif telah terjadi penodaan agama.

"Terkadang masyarakat malas membaca. Mereka hanya dengar saja. Begitu ada label menodakan agama, langsung masuk dalam perspektif memang telah terjadi penodaan agama. Konflik sosialnya lebih luas," ucap Yenny.

Yenny mengusulkan, penegak hukum dapat mengganti ketentuan penodaan agama dengan rumusan ujaran kebencian.

Polri juga telah mengedarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Dalam rumusan KUHP, pidana tersebut bisa dijerat dengan pasal provokasi dan hasutan.

Selain itu, di antaranya terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Hak orang melapor, enggak masalah, dilindungi oleh undang-undang. Tapi pasal yang dipakai jangan langsung pasal penistaan agama. Kalau itu efeknya luar biasa," ucap Yenny.

"Kami imbau agar kepolisian bisa gunakan dasar hukum lain kalau ada laporan yang masuk," kata dia.
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita terpercaya yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih :)

Populer