Putra Daerah Minta AHY Jadi Bupati Simalungun, Walau Hanya Mayor, Lebih Cocok Dari yang Sekarang!

Hitung-hitungan seorang netizen atas Bantuan Langsung Sementara (BLS) dan Dana Bergulir (DB) versi AHY yang dilansir pada debat kandidat ke-1, Jumat (13/01/17), sudah pasti keliru, karena angkanya tak realistik, mencapai 67,16 triliun rupiah atau 95,68 persen APBD DKI Jakarta tahun 2017 yang besarnya 70,19 triliun rupiah. Demikian juga meme yang dilansir Katakita.com, tampaknya terlalu heboh…!

Selain karena kesalahan mengaplikasikan angka –AHY menyatakan bahwa BLS itu untuk setiap keluarga (KK) penduduk miskin dan bukan untuk setiap jiwa yang banyaknya 385.840 orang itu– sang netizen juga salah menarik asumsi penyaluran/pencairan DB. Yang namanya DB, penyaluran/pencairannya tentu bertahap, tidak sekaligus untuk seluruh objek sasaran yang jumlahnya 930.620 unit usaha itu.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, 14 November 2016, “Program Agus-Sylvi, dari Bantuan Rp 5 Juta per Keluarga Miskin hingga Rp 1 Miliar per RW” dan dari debat kandidat, hitungan saya, dana yang sifatnya cash transfer itu berjumlah 4,35 triliun rupiah saja per tahun atau 6,2 persen APBD DKI Jakarta tahun 2017. Benar yang dikatakan AHY dalam debat, angka itu memang relatif kecil. Tabel berikut ini bisa menjadi sebuah perbandingan.

Tetapi yang penting bukan istilahnya itu: pengentasan rakyat miskin – dalam bahasanya Anies, “… peningkatan kesejahteraan. Kami bukan memerangi kemiskinan; pendiri republik ini tak pernah memerangi kemiskinan; mereka mengatakan, memajukan kesejahteraan umum …”– melainkan bagaimana cara untuk keluar dari kemiskinan itu.

Sandi – dengan latar belakang pengusaha – lebih jelas mengelaborasi (menguraikan) program unggulan mereka. Satu kecamatan, satu center for entrepreneurship (pusat kewirausahaan). Wujudnya: mempermudah lahan usaha dengan garasi inovasi, mempermudah (pengambilan) kredit sampai 300 juta rupiah, serta pembinaan dan pendampingan (mentorship).

Meskipun Mpok Sylvi adalah orang dalam Pemda DKI Jakarta, mereka belum menyiapkan sistem peningkatan kesejahteraan rakyat ini secara struktural/sistemik.

Mereka lebih menekankan cara-cara menarik simpati pemilih dalam jangka pendek, sekadar untuk memenangi pilkada yang akan dihelat 15 Februari 2017.

Kita tahu, BLT atau BLS dan dana bergulir (semacam “pemberian ikan”) sering meninabobokkan masyarakat, karena masyarakat (kelas bawah) umumnya merasakan itu sebagai haknya yang telah dirampas oleh koruptor dan/atau pemerintah yang tidak becus.

Ahok-Djarot-lah yang paling jelas programnya, sementara Anies-Sandi masih agak retorik.

Ahok-Djarot menawarkan pemberian modal usaha dengan pola bagi hasil (profit sharing, setelah pendapatan dikurangi biaya/cost) 80 : 20, dimana yang 80 persen untuk yang bekerja dan 20 persen untuk pemda DKI Jakarta, dimana setelah anggota masyarakat yang ikut dalam program ini cukup banyak, yang 20 persen tadi ditaruh di koperasi.

Djarot menambahkan, “… Kami memberdayakan warga masyarakat yang sekarang sudah eksis ada 132 UMKM dibina. Kita menyediakan dana 1 triliun rupiah…” Mereka tidak menyetujui bantuan langsung tunai (BLT), karena menurut mereka, itu tidak mendidik.

Pola BLT atau BLS dan DB memang tidak ideal. Yang seperti itu memang harus bersifat sementara dan cocok pada daerah atau kondisi tertentu saja.

Mungkin yang seperti itu – sementara ini – masih cocok di daerah kami yang pemdanya lebih memikirkan kesejahteraan birokrasi tanpa diiringi upaya peningkatan produktivitas mereka dan melupakan rakyatnya.

Kebetulan bupati kami (Kabupaten Simalungun, Sumut) juga dari PD yang ngetop dengan gaya pencitraan. Dia Letkol, sementara AHY masih Mayor.

Mungkin gaya AHY cocok di daerah kami, karena di sini, uang rakyat lebih banyak buat birokrat. Postur APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2017 dapat dengan jelas menggambarkannya.

Belanja Pegawai (dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) tahun 2017 mengambil porsi 50,5 persen yakni 1,16 triliun rupiah dari total belanja yang besarnya 2,3 triliun rupiah, padahal jumlah pegawai pemda hanya 12.029 orang berbanding jumlah penduduk yang jumlahnya 1.152.025 orang (data 2014) atau hanya 1,04 persen, amat sangat kecil sekali.

Atau, agar lebih tajam, jika dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka yang jumlahnya 70.609 orang (untuk tahun 2005 saja dan cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun), maka setiap 1 orang pegawai, ada 6 orang pengangguran terbuka yang sedang mencari kerja.

Masyarakat seperti inilah yang kebutuhan pangan, sandang, dan papannya amat sangat terancam sekali dan perlu segera ditolong. Di daerah dengan kondisi seperti inilah model BLS-nya AHY itu pas.

Oleh karenanya, kami undang AHY untuk jadi bupati kami saja. Hitung-hitung, meskipun masih berpangkat mayor, kami punya bupati lulusan Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat. Di sini, kami juga belum pernah lihat langsung yang namanya moshing-moshing atau stage diving itu.

Cocok ham rasa?

(Bahasa Simalungun: “ham” = sampeyan).

Ini Rentetan Laporan terhadap Rizieq Shihab...

Dalam tiga bulan terakhir, ada sejumlah laporan yang dilayangkan terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Rizieq dilaporkan atas berbagai tuduhan, mulai dari dugaan melecehkan lambang negara, dugaan penistaan agama, hingga dianggap menghina anggota Hansip.

Beberapa kasus tersebut saat ini masih berada di tingkat penyelidikan.

Dugaan melecehkan Pancasila

Pada 27 Oktober 2016, putri Presiden pertama RI Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, menyambangi kantor Bareskrim Polri.

Ia mengaku membawa bukti yang mengarah adanya perbuatan penodaan terhadap simbol negara oleh Rizieq, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57 a juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Sukmawati menganggap tak pantas Rizieq sebagai pemimpin ormas bermassa besar melecehkan simbol negara tersebut. Terlebih lagi Soekarno, sang ayahanda, adalah salah seorang yang merumuskan Pancasila.

"Saya tidak terima dengan tindakan itu. Kata-katanya tidak santun, kasar, dan tidak hormat," ujar Sukmawati.

"Tidak pantas apabila seorang pimpinan organisasi masyarakat bisa bicara seperti itu. Itu akan menjadi preseden buruk ke depannya. Berdampak negatif bagi generasi muda," kata dia.

Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dan dilakukan penyelidikan di sana. Rizieq sendiri telah dimintai keterangan oleh penyelidik Polda Jawa Barat.

Dugaan penghasutan logo palu arit di uang baru

Ucapan Rizieq kembali menuai kontroversi. Dalam suatu kesempatan, Rizieq menyebut logo Bank Indonesia pada uang baru NKRI menyerupai palu dan arit, yakni lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Komentar Rizieq diunggah ke YouTube oleh akun FPI TV pada 25 Desember 2016. Video tersebut kemudian diduga bermuatan tindak pidana penghasutan.

Mulanya Polda Metro Jaya berinisiatif mengusut kasus tersebut meski tak ada yang melapor. Polisi dimungkinkan membuat laporan polisi model A, yaitu laporan yang dibuat berdasarkan temuan polisi sendiri.

Kemudian, pada 8 Januari 2017, Rizieq dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) ke Polda Metro Jaya.

Rizieq disangkakan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Polda Metro Jaya sebelumnya sudah meminta keterangan dari Bank Indonesia (BI) terkait kebenaran palu arit dalam logo tersebut. (Baca: Polda Metro Jaya Minta Keterangan Ahli dari BI Terkait Logo Palu Arit)

Namun, BI membantah bahwa logo dalam pecahan uang itu merupakan simbol komunisme. (Baca: BI Kembali Tegaskan Tak Ada Simbol Palu Arit pada Rupiah)

Polda Metro Jaya juga menunggu BI untuk melaporkan secara resmi ke polisi.

Dugaan penistaan agama

Kasus ini bermula dari sebuah tayangan video yang merekam Rizieq saat berceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Minggu (25/12/2016).

Dalam ceramahnya, Rizieq menyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki anak. Ada juga kalimat lainnya yang dianggap menyinggung agama tertentu.

Kemudian, satu per satu laporan pun dilayangkan ke polisi. Pertama, Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) melaporkan Rizieq pada 26 Desember 2016 ke Polda Metro Jaya.

Keesokan harinya, laporan dari Student Peace Institute (SPI) menyusul dengan gugatan yang sama ke Polda Metro Jaya. Mereka menganggap isi ceramah Rizieq telah menyinggung umat agama tertentu.

Selanjutnya, pada 30 Desember 2016, giliran Forum Mahasiswa Lintas Agama (Rumah Pelita) yang melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya.

Tak selesai di situ, untuk kali keempat, Rizieq dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Kali ini dilaporkan oleh warga bernama Khoe Yanti Kusmiran pada 16 Desember 2017.

Berbeda dari sebelumnya, laporan Khoe dilakukan di Bareskrim Polri. Khoe menganggap ucapan Rizieq justru dapat mengusik kerukunan umat beragama.

(Baca: Rizieq Shihab Dilaporkan ke Polisi untuk Kali Ketiga)

Pernyataan Rizieq membuatnya mencemaskan toleransi antar-umat beragama yang sudah terjalin selama ini.

Laporan tersebut disertai Pasal 156 dan 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dianggap menghina Hansip

Rizieq Shihab juga dilaporkan warga Pondok Gede yang bernama Eddy Soetono (62) pada 12 Januari 2017.

Eddy yang merupakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), dulu dikenal sebagai Pertahanan Sipil (Hansip), melaporkan Rizieq karena tersinggung profesinya dihina.

Eddy mengatakan, pada Kamis malam itu, ia dan temannya, Husnie, tengah menonton video ceramah Rizieq di YouTube. Kata Eddy, dalam video itu, Rizieq menyebut Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan Rizieq.

Eddy juga menyebut Rizieq kemudian menghina Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan dan anggota Hansip.

"Isi ceramahnya, 'Pangkat jenderal otak Hansip, sejak kapan jenderal bela palu arit? Jangan-jangan ini jenderal enggak lulus litsus'," kata Eddy.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/193/I/2017/PMJ/ Dit.Reskrimsus tertanggal 12 Januari 2017. Dalam laporan itu, Rizieq dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tanggapan Rizieq

Terkait pelaporan-pelaporan ini, Rizieq mengatakan, pihaknya menyinyalir ada "gerakan siluman" yang ingin mengkriminalisasi mereka.

"Ada 'gerakan siluman', yang entah siapa yang jadi sutradara dan produsernya, tokoh-tokoh GNPF dikriminalisasi dengan berbagai macam persoalan sehingga mereka mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan, mendorong warga-warga binaan mereka untuk membuat laporan-laporan," ujar Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Laporan-laporan tersebut, kata Rizieq, mulai ramai sejak pihaknya melaporkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dugaan penistaan agama pada 6 Oktober 2016.

"Berbagai macam rekayasa terjadi, fitnah-fitnah terjadi. Kami, seluruh tokoh GNPF, dituduh anti-NKRI, anti-Pancasila, anti-UUD 1945, kemudian dituduh anti-Bhinneka Tunggal Ika, bahkan digiring seolah kami ingin melakukan makar," ujar dia.

Meski begitu, Rizieq menginginkan agar segala permasalahan hukum bisa diselesaikan secara kekeluargaan, termasuk kasus yang menjeratnya.

"Janganlah kita coba saling lapor karena ini bisa mengantarkan pada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani. Bahkan kalau ada laporan-laporan, mestinya kepolisian mencoba untuk memediasi, apalagi kalau masalahnya sensitif," kata dia.

Pengusutan polisi

Polisi menindaklanjuti semua laporan itu dengan melakukan penyelidikan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto menegaskan, Polri tak akan tebang pilih dalam penanganan perkara.

"Iyalah diusut. Kan ada pelapornya," kata Rikwanto, Senin (16/1/2017).

Untuk kasus dugaan pelecehan Pancasila, Polda Jawa Barat telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli. Bahkan, Rizieq juga sudah dimintai keterangannya beberapa hari lalu.

Untuk dugaan penghasutan terkait uang NKRI baru, Polda Metro Jaya meminta keterangan ahli pidana, ahli bahasa, dan teknologi.

Bank Indonesia selaku pihak yang mendesain uang ini juga telah dimintai keterangan. Hasilnya, BI membantah bahwa logo dalam pecahan uang itu merupakan simbol komunisme.

Sementara itu, terkait dugaan penistaan agama, tiga dari empat laporan itu ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Polisi mulai memintai keterangan sejumlah ahli untuk melihat ada atau tidaknya tindak pidana dalam ucapan Rizieq.

Mereka terdiri dari antara lain saksi ahli dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Keuskupan Agung Jakarta.

Ini Tanggapan Habib Novel soal Merah Putih Bergambar Pedang

Sekjen Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Habib Novel Bamukmin menegaskan bahwa pengibar bendera merah putih bertuliskan Arab dan pedang di bawahnya, bukan berasal dari Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Juga bukan dari massa Front Pembela Islam (FPI).

Diberitakan sebelumnya, diduga foto tersebut diambil saat massa FPI menggelar aksi pada Senin (16/1), dengan menuntut pencopotan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan, dan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Musyafak.

Novel mengaku ikut mengamankan jalannya aksi di depan Gedung Mabes Polri, Senin (16/1), itu.

Dia tegaskan lagi, pengibar bendera tersebut bukan berasal dari massa GNPF-MUI atau pun FPI.

"Wah itu bukan bendera dari FPI atau GNPF-MUI, kebetulan saya bersama pimpinan laskar mengamankan aksi kemarin," kata Novel saat dihubungi JPNN, Rabu (18/1).

Novel menjelaskan bahwa saat aksi Senin, dirinya malah mengamankan sejumlah oknum yang tidak beratribut pakaian muslim di dekat Mabes Polri.

"Yang saya amankan bukan yang beredar di foto, tapi seorang ABG yang tidak ada atribut muslimnya sama sekali di dekat jalan layang yang sedang dibangun depan Mabes Polri. Makanya kita amankan, takut timbul provokasi," jelasnya. (mg5/JPNN)

Akhirnya, Suami Farida Cabut Laporan, Bupati Katingan Bebas

Penyidikan kasus perzinaan Bupati Katingan, H Ahmad Yantenglie berakhir damai.

Aipda Sulis Heri, suami Farida Yeni selingkuhan Bupati Katingan mencabut laporan polisi terkait perselingkuhan yang berakhir perzinaan yang dilakukan Bupati Katingan HA Yantenglie dan Farida Yeni ASN RSUD Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan tersebut.

Hal itu ditegaskan Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah, AKPB Pambudi Rahayu, Kamis (19/1/2017) di Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah di Palangkaraya.

Sehingga kewajiban melapor Bupati Yantenglie dan Farida Yeni setiap Senin dan Kamis di Mapolda Kalteng pun sudah dihentikan.

"Ya, proses hukum terkait kasus perzinaan Bupati Katingan H A Yantenglie, dengan Farida Yeni dalam proses penghentian atau SP3. Kami masih memprosesnya." ujar Pambudi.

Dikatakan dia, pihak Polda Kalteng sudah secara resmi menerima surat atau berkas pernayataan pencabutan perkara perzinaan tersebut, sehingga setelah adanya berkas atau surat pernyataan pencabutan maka kasusnya dihentikan.

Disebutkan dia, berkas resmi pencabutan aduan atau laporan kasus perzinaan tersebut dilakukan oleh Aipda Sulis Heri, Senin lalu.

"Senin kemarin penyidik menerima berkasnya, sehingga saat ini masih dalam proses SP3," ujarnya lagi.

Dikatakan dia, kasus perzinaan tersebut adalah delik aduan absolut sehingga kapan saja pelapor melakukan pencabutan maka kasusnya harus dihentikan.

Aksi unjuk rasa menuntut Bupati Katingan, H Ahmad Yantenglie, mundur dari jabatannya, Rabu (18/1/2017).

Mengaku Duda

Bupati Katingan Ahmad Yantenglie mengaku duda kepada wali nikah, saat melangsungkan nikah siri di salah satu hotel di Jakarta April 2016. Padahal, statusnya saat itu masih sebagai suami sah Endang Susilawatie.

Demikian juga istri sirinya Farida Yeni. Yang bersangkutan juga janda dalam pernikahan tersebut. Pernikahan siri itu kemudian disahkan dengan kehadiran empat saksi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Gusde Wardhana mengatakan demikian kepada Tribun Kalteng.com, Senin (16/1/2017).

Informasi itu terkuak setelah penyidik Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan ke KUA Kabupaten Garut. Di situ terungkap pula Yantenglie dan Yeni melakukan nikah siri di Jakarta Pusat.
"Ini dibuktikan dengan adanya dokumen pernikahan siri tersebut dan keterangan saksi yang kami dapatkan di Jakarta." ujar Gusde.

Bentuk Pansus

DPRD Katingan akan membentuk pansus terkait tuntutan masyarakat agar Bupati Katingan Ahmad Yantengli, mundur dari jabatannya. Meski begitu, hingga kini rapat pembentukan pansus belum dimulai.

Tekanan mundur kepada Bupati Katingan terus disuarakan masyarakat. Itu terkait skandal perzinaan yang dilakukan sang bupati dengan istri anggota Polri.

Seperti diketahui warga, hingga saat ini Bupati Katingan tetap melaksanakan rutinitas sebagai kepala daerah. Yang bersangkutan menolak mundur dari jabatannya.

DPRD Katingan akan membentuk pansus yang akan menangani tuntutan dari masyarakat. Pansus akan bekerja dalam waktu 15 hari. Hasilnya akan diserahkan ke DPRD Katingan.(*)

Ikut Demo Anti-FPI, Sukmawati: Rizieq Harus Tersangka!

Sukmawati Soekarnoputri terlibat dalam aksi ribuan anggota organisasi kemasyarakatan di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (19/1).

Dalam aksi bertajuk Sawala Akbar 191-999 Masyarakat Jawa Barat Bersatu tersebut, dia berorasi menyuarakan tuntutan kepada pemerintah agar membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).

"Ormas pemecah belah NKRI harus dibubarkan. Di beberapa daerah sudah menjadi aspirasi FPI harus dibubarkan," kata putri Bung Karno itu.

Ditegaskan Sukma yang merupakan pelapor dugaan kasus penodaan lambang negara oleh Riziek Shihab, mendukung pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum.

"Harus tetap diproses secara adil, Riziek harus menjadi tersangka dan segera diadili," tandasnya.

Seperti diberitakan, sekiar 20 ribu massa dari berbagai organisasi massa (ormas), LSM, komunitas Sunda dan tokoh masyarakat Jawa Barat hadir mengikuti gelaran Sawala Akbar 191-999 Masyarakat Jawa Barat Bersatu.

Aksi massa ini diisi dengan mimbar bebas dan membacakan petisi bersama yang berisi tuntutan bubarkan penista Pancasila, bubarkan FPI, pemecah NKRI, penista budaya dan mendukung penegakan hukum Polda Jabar. (nif/rmol)



Loading...

Populer